Fry...
Gemoynews.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu Program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata memiliki banyak masalah.
Meski memiliki target besar untuk menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di tahun 2025 dan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026, program ini justru diwarnai dengan minimnya transparansi dan pengawasan yang buruk.
Siapakah di balik Program MBG ? :
Dalam 10 bulan lebih pelaksanaan MBG, berbagai permasalahan mulai terungkap, termasuk kurangnya informasi mengenai rincian anggaran, Penyusunan Peraturan, dan Data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini mempersulit pengawasan publik untuk mendeteksi potensi penyimpangan.
Menurut observasi Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran dan menemukan bahwa Program MBG diduga sarat akan praktik Politik Patronase dan Konflik Kepentingan.
Yayasan pengelola SPPG memiliki hubungan dengan Partai politik, Tim Pemenangan, Pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, Militer, dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Ada 2 Yayasan yang terafiliasi dengan APH, 7 Yayasan terafiliasi dengan Militer dan 28 Yayasan atau 27,45% dengan Politik Formal :
.webp)
2 (dua) Yayasan diduga keterkaitan dengan APH :
1. Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, diduga terafiliasi dengan Kejaksaan RI.
.webp)
2. Yayasan Kemala Bhayangkari, diduga Ketua adalah istri Wakapolri.
.webp)
7 (Tujuh) Yayasan yang terafiliasi dengan Militer :
1. Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
2. Yayasan Musa Bangun
.webp)
3. Yayasan Mualaf Indonesia Timur
4. Yayasan Adi Upaya
5. Yayasan Pejuang Indonesia Raya
6. Yayasan Kartika Purna Yudha
7. Yayasan Manunggal Kartika Jaya
.webp)
Yayasan yang diduga terafiliasi dengan Politik Formal :
- Partai Gerindra diduga terafiliasi dengan 7 Yayasan atau 25%
- Partai PKS diduga terafiliasi dengan 5 Yayasan atau 17,8%
- PAN diduga terafiliasi dengan 3 Yayasan atau 10,7%
.webp)
6 Yayasan diduga ada hubungan dengan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara baik secara langsung dan tidak langsung :
.webp)
"Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik," kata ICW.
ICW mendesak agar Pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan Program MBG, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program publik.
Fakta-Fakta yang Mengkhawatirkan :
- Anggaran MBG mencapai Rp.71 triliun di tahun 2025 dan Rp.335 triliun di Tahun 2026
- Minimnya transparansi dan pengawasan yang buruk
- Yayasan Pengelola SPPG memiliki hubungan dengan Partai Politik, Tim Pemenangan, Pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, Militer, dan Aparat Penegak Hukum
- Dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik
.webp)
.webp)
Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa program MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan, terlihat dari hubungan yayasan pengelola SPPG dengan Partai Politik, Tim Pemenangan, Pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, Militer, dan Aparat Penegak Hukum. Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik daripada manfaat untuk Publik.
Souce : bit.ly/LaporanMBGICW
#MBG #BGN #SPPG #parpol #militer #purnawirawan #polri #penyelenggaranegara #gerindra #pan #pks #prabowo #Gibran