GEMOYNEWS.COM
JAKARTA – Polemik dana talangan pengusaha dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin panas. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurachman akhirnya buka suara : "Pemerintah tidak pernah menjanjikan pengembalian dana yang sudah dikeluarkan investor untuk bangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Belum tentu diganti". Pernyataan yang bikin heboh media sosial.
Pernyataan Lengkap Dudung : Nunggu Tata Ulang BGN
Pernyataan itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 10/6/2026, saat menanggapi keluhan investor yang sudah keluar dana buat bangun dapur MBG.
"Oh belum tentu (dananya diganti), ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang ya, tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkret lah dari BGN," tegas Dudung.
Menurut Dudung, penggantian tidak bisa otomatis. Pemerintah harus verifikasi dulu peruntukannya, sesuai atau tidak dengan ketentuan.
"Seluruh penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum".
Akar Masalah : SK Pejabat Lama + Dana Talangan Ratusan Miliar
Dudung menjelaskan, polemik ini muncul karena banyak investor yang keluar dana talangan berdasarkan Surat Keputusan SK yang diterbitkan Pejabat Lama BGN, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Kini keduanya berstatus tersangka kasus korupsi MBG.
Para investor yakin proyek jalan karena titik SPPG sudah ditentukan, lalu ajukan pinjaman bank dan mulai bangun dapur. Kasus ini paling banyak terjadi di wilayah 3T: tertinggal, terdepan, terluar.
Yang paling disorot : tuntutan pengusaha Sukabumi Ir. H. Munjayin, MM yang klaim sudah setorkan Rp218,25 miliar ke BGN sebagai dana talangan untuk 97 titik dapur perintis. Dasar tuntutannya MoU 2/9/2025 yang ditandatangani dengan mantan Waka BGN Lodewyk Pusung. Tahap pertama Rp62,25 miliar sudah dibayar, sisanya lewat cek Rp99 miliar + Rp66 miliar, akan tetapi hak kelola 97 dapur belum dapat direalisasikan.
Pemerintah Lagi "Beres-beres" MBG
Dudung bilang Pemerintah sekarang lagi menata ulang program MBG dan evaluasi titik SPPG yang udah ditetapkan. Kepala BGN baru Nanik S Deyang sudah sampaikan rencana evaluasi tersebut.
"Realisasi proyek maupun tindak lanjut terhadap dana yang sudah dikeluarkan investor masih akan bergantung pada hasil penataan dan ketersediaan anggaran", Jelas KSP Dudung.
Intinya Pemerintah tetap komitmen jalankan MBG, tapi semua harus ikut mekanisme dan akuntabilitas biar tidak timbul persoalan hukum baru.
Reaksi Publik
Pernyataan Dudung langsung jadi perbincangan hangat di media sosial.
Netizen terbelah
Pendukung Pengusaha : "Kalau ada MoU + SK resmi dari BGN, Negara wajib tanggung jawab. Pengusaha udah minjam bank, kalau gak diganti mereka bangkrut"
Pendukung Pemerintah : "Logis. Kalau Pejabatnya udah jadi tersangka, SK-nya bisa cacat hukum. Dana Negara tidak bisa diganti tanpa audit. Nanti malah jadi bancakan baru"
Fry selaku Pemerhati Pendidikan, GeloraMoralitasYuridis,NGO :
- Sisi Hukum : Jika tanpa komitmen tertulis dari Negara/Presiden, "janji" Pejabat BGN bisa gugur secara hukum. Tapi kalau ada MoU + bukti transfer, pengusaha bisa gugat perdata ke BGN.
- Sisi Politik : Ini ujian akuntabilitas program unggulan Prabowo. Kalau investor rugi massal, bisa bikin iklim investasi ke Program Pemerintah memburuk.
- Sisi Anggaran : BGN baru harus memilih, selamatkan APBN atau selamatkan investor. Dana talangan Rp218 miliar dari 1 pengusaha, belum total nasional.
Pertanyaannya, pengusaha yang sudah keluarkan dana buat bangun dapur MBG layakkah dapat pengembalian dari Pemerintah ? Kalau SK-nya dari Pejabat yang sekarang jadi tersangka.
#DudungAbdurachman #MBG #MakanBergiziGratis #IstanaNegara #KSP #BeritaNasional #DanaTalanganMBG #SPPG #BGN