Beranda / Nasional / Pemerintah / Politik

Prabowo Pertimbangkan usulan Bahlil, Kepala Daerah dipilih DPRD

Pidato sambutan HUT GOLKAR 61
Intinya......                 
  • Prabowo pertimbangkan Kepala Daerah lebih baik dipilih DPRD, hindari biaya politik mahal
  • Bahlil : Usulan mengenai ini telah dipikirkan satu tahun lalu
  • PDIP dukung usulan dan akan dikaji. 
  • Pro Kontra tanggapan Publik


Gemoynews.com

Istora Senayan - Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, singgung gagasan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia soal pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

  • "Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai," ujar Prabowo  Jumat (5/12).



Prabowo dukung Bahlil, Kepala Daerah dipilih DPRD : 

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk memilih kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini bertujuan untuk mengurangi biaya politik yang mahal dalam sistem pemilihan langsung saat ini. Prabowo menyatakan bahwa sistem ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. 


Prabowo berpendapat pentingnya Indonesia menemukan formula yang tepat untuk sistem demokrasinya. Demokrasi di Indonesia perlu dirancang agar dapat meminimalisasi biaya politik.⁣ 


Bahlil berpendapat Pilkada oleh DPRD Lebih Baik, Kurangi Biaya dan Risiko Korupsi : 

Dalam acara yang sama, Bahlil juga menyuarakan hal yang sama. Ia berpendapat lebih baik Kepala Daerah dipilih lewat legislatif atau oleh DPRD.

  • "Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing", Bahlil.


PDIP Akan Kaji manfaat Kepala Daerah Dipilih DPRD : 

Ternyata usulan ini menguat, PDIP buka suara. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto mengatakan Partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional. 

  • "PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12). 

Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan Kepala Daerah dipilih DPRD. Usulan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 
  • "Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak Kepala Daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi," kata Hasto. 

Pro Kontra, masyarakat menilai usulan ini tidak tepat waktunya :  


Netizen menilai Pemerintah kurang peka, kondisi sebagian rakyat sedang mendapat bencana memerlukan perhatian pada penanganan bencana alam. 


Netizen berpendapat sebaiknya perhatian khusus masalah bencana di depan mata, tidak tepat membicarakan Pilkada 2029.


Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Tanggapan masyarakat terhadap pidato Prabowo tentang pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sangat beragam, terutama dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami bencana alam.

Pendapat AI : 
Usulan pemilihan kepala daerah di tengah bencana alam dapat dilihat dari beberapa perspektif.

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dapat memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien, karena tidak perlu menunggu proses pemilihan langsung yang memakan waktu. 

Namun, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD juga dapat meningkatkan risiko nepotisme dan korupsi, karena keputusan tidak dibuat langsung oleh masyarakat. Ini dapat memperburuk situasi Demokrasi Indonesia.

Dalam situasi darurat, prioritas utama haruslah penanganan bencana dan pemulihan, bukan perdebatan politik tentang sistem Pemerintahan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan akan tindakan cepat dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan Kepala Daerah. (Fry)

#Prabowo #Bahlil #Hasto #gerindra #Golkar #PDIP #Pilkada #DPRD