Fry...
- Pemerintah Thailand resni membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Dekret.
- Langkah ini diambil setelah kebuntuan konflik perselisihan di Parlemen dengan oposisi Partai Rakyat
- Pembubaran DPR "Mengembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat" akibat ketegangan
- Keputusan tersebut mendapatkan persetujuan Raja dan diumumkan melalui Publikasi Resmi di Royal Gazette.
- Jadwal Pemilu harus dipercepat, dengan pemilihan dilaksanakan dalam rentang waktu sekitar 45-60 hari setelah pembubaran.
- Mandat Pemerintahan yang baru lebih jelas menghadapi krisis domestik dan eksternal.
- Langkah pembubaran berangkat dari konflik Parlemen dan eskalasi konflik perbatasan dengan negara tetangga.
- Pengamat politik ingatkan bahwa hasil cepat seperti ini bisa memperparah ketidakstabilan jika polarisasi tetap tajam.
- Respons Internasional dan beberapa mitra ASEAN negara tetangga menyerukan agar proses Pemilu berjalan transparan dan damai.
GemoyNews.com
Lubuklinggau, INDONESIA - Pemerintah Thailand resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Dekret, membuka jalan bagi pemilihan umum dipercepat. Langkah ini diambil setelah perselisihan dengan kelompok oposisi terbesar di Parlemen, People's Party (Partai Rakyat), pada Jumat (12/12/2025).
 |
| Jubir Thailand, Siripong Angkasakulkiat |
PEMBUBARAN DPR THAILAND :
Pengumuman itu disampaikan pada hari Kamis. Juru bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat,
KEPUTUSAN RAJA DAN TUJUAN PEMBUBARAN :
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyatakan Pembubaran itu dimaksudkan untuk "Mengembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat" setelah periode politik yang penuh ketegangan. Keputusan tersebut mendapatkan persetujuan Raja dan diumumkan melalui Publikasi Resmi di Royal Gazette..
 |
| Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul |
JADWAL PEMILU :
Secara konstitusional, Pembubaran berarti Jadwal Pemilu harus dipercepat. Aturan Negara mensyaratkan Pemilihan dilaksanakan dalam rentang waktu sekitar 45--60 hari setelah pembubaran, sehingga komposisi Parlemen akan ditentukan kembali dalam tempo singkat. Pemerintah menyebut langkah cepat ini perlu agar Mandat Pemerintahan yang baru lebih jelas menghadapi krisis domestik dan eksternal.
 |
| Pembubaran DPR telah disetujui Raja Thailand Maha Vajiralongkorn |
ALASAN PEMBUBARAN :
Langkah pembubaran berangkat dari konteks guncangan ganda. Kebuntuan Politik di dalam Parlemen termasuk 'Ancaman Mosi tidak percaya' dari Oposisi dan 'Eskalasi konflik perbatasan' dengan Negara tetangga yang menimbulkan korban dan memicu tekanan Publik terhadap Pemerintahan.
Pemerintah mengatakan pemilu dini akan memberi Legitimasi baru untuk menangani masalah ekonomi dan keamanan yang mendesak. Pengamat Politik mengingatkan, bagaimanapun hasil cepat seperti ini bisa memperparah ketidakstabilan jika Polarisasi tetap tajam.
Respons Internasional bervariasi :
Beberapa mitra ASEAN dan Negara tetangga menyerukan agar Proses Pemilu berjalan transparan dan damai, sementara pihak lain menekankan pentingnya penyelesaian konflik lintas-perbatasan yang sedang berlangsung agar situasi dalam negeri tidak semakin memanas.
Di dalam Negeri, Partai-Partai mulai mempersiapkan kampanye cepat, membentuk koalisi, dan merumuskan Platform yang akan diuji oleh pemilih dalam tempo pendek.
Bara Thailand vs Kamboja Masih Memanas :
Thailand menyatakan terbuka untuk solusi diplomatik. Namun, mereka mendesak Kamboja untuk menghentikan serangan dahulu.
SIRIPONG ANGKASAKULKIAT JUBIR THAILAND SAMPAIKAN ALASAN PEMERINTAH :
- "Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum kita dapat bernegosiasi," katanya.
- "Secara keseluruhan, telah terjadi bentrokan terus-menerus sejak Kamboja kembali menegaskan keterbukaannya terhadap gencatan senjata pada hari Sabtu,"
Kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok setelah mengumumkan jam malam.
#DPR #Thailand #kamboja #ThailandBubarkanDPR #PemiluThailand #konflikThailand #Perang #ThailandKamboja #Gemoynews #gemoy