Dinamika Pilkada Lewat DPRD : Situasi Politik mulai meruncing !

Fry..

Jakarta, 28 Desember 2025
Bahlil - Zulhas - Dasco - Cakimin

Gemoynews.com

Lubuklinggau, Sumatera Selatan - Partai Golkar mengusulkan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memicu reaksi beragam dari Partai-partai lain.

Pertemuan 4 Partai Besar untuk Koalisi :

Pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di rumah Bahlil, Jakarta, menambah panas situasi Politik. Namun, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak hadir, memicu spekulasi bahwa Demokrat tidak mendukung usulan tersebut. (28/12/2025)

Usulan Golkar : Pilkada lewat DPRD

Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan Kedaulatan Rakyat, dengan menitikberatkan pada Keterlibatan dan Partisipasi Publik dalam proses pelaksanaannya, dalam keterangan tertulis (Minggu 21/12/2025). Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Golkar, menegaskan bahwa Partainya mendorong transformasi besar, mulai dari Sistem Pemilihan hingga Pola Koalisi Partai Politik.

Gagas Koalisi Permanen yang Ideologis :

Selain Pilkada, Golkar juga menggagas pembentukan Koalisi Permanen yang Ideologis dan Strategis. Koalisi ini diharapkan menjadi benteng stabilitas bagi Pemerintahan dan Parlemen untuk menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Reaksi Partai Lain :

Gagasan Ketum Golkar ini menuai respon Partai-partai di Parlemen.

1. Fraksi Gerindra : menyetujui usulan tersebut dan akan melakukan kajian mendalam.

Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025)

Prabowo sependapat mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui Lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Partai Golongan Karya (Golkar) di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Prabowo beralasan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD agar biaya politik tidak mahal. Ia mencontohkan praktik tersebut dilakukan di sejumlah negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik. Ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita, Demokratis, tetapi jangan buang-buang uang," terang Prabowo.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Ya kenapa enggak langsung saja pilih Gubernurnya dan Bupatinya, selesai," sambungnya.

2. Fraksi PDIP : Menolak usulan, dengan alasan Sistem Pemilihan langsung adalah Amanat Konstitusi.

3. Fraksi Demokrat : tidak hadir dalam pertemuan di rumah Bahlil, memicu spekulasi Penolakan.

4. Fraksi PKS : Belum memutuskan apakah mendukung usulan ini atau tidak, Mulyanto mengatakan perubahan mekanisme tersebut perlu kajian mendalam dan komprehensif karena merupakan isu yang cenderung sensitif. Kendati begitu, PKS memiliki usul guna menjalankan mekanisme Pilkada yang Demokratis.

Alasan Penolakan PDIP :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pengembalian Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. PDIP menilai sistem pemilihan langsung adalah Amanat Konstitusi yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan Kepala Daerah dipilih secara Demokratis, yang oleh MK ditafsirkan sebagai Pemilihan Langsung oleh Rakyat.

"Itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama. Ada putusan MK yang menyatakan bahwa yang dimaksud Demokratis adalah Pemilihan secara Langsung," ujar Guntur, Jum'at (26/12/2025).

Penegakan Hukum dan Politik Uang :

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa akar masalahnya bukan pada sistem pemilihan, melainkan lemahnya penegakan hukum.

Ia berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD tidak serta-merta menghapus Politik Uang, melainkan hanya memindahkan lokasinya ke lingkup yang lebih sempit. Ia menyoroti adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya mengawasi tindak pidana Pemilu, namun dalam beberapa kasus justru terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Apakah kalau dipilih DPRD tidak ada money politic? "

Masalahnya, isu utamanya adalah Penegakan Hukum.

"Banyak biaya membengkak karena adanya upaya menyogok Penyelenggara seperti Bawaslu, KPU, hingga Saksi dan PPS. Itu biaya yang paling tinggi," tegasnya.

Guntur juga menyoroti adanya oknum APH yang seharusnya mengawasi tindak pidana Pemilu, namun dalam beberapa kasus justru terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Strategi PDIP Tekan Biaya Politik :

Guntur mengeklaim PDIP menerapkan disiplin ketat terhadap "Mahar Politik". Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut lebih memprioritaskan Kader Internal untuk maju dalam kontestasi.