LUBUKLINGGAU – LSM Gelora Moralitas Yuridis "GEMOY" secara resmi melayangkan surat "Permohonan Penanganan Langsung" ke Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau pada Selasa, 1 September 2026.
Langkah ini diambil setelah Kejari menerbitkan Surat Nomor B-2159/L.6.11/Fd.1/08/2026 tanggal 19 Agustus 2026 yang menyatakan laporan dugaan pungutan liar dan korupsi Pembangunan Mushola di MAN 1 Kota Lubuklinggau diteruskan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Surat tersebut baru diterima tanggal 31 Agustus 2026 ketika Pihak LSM GEMOY, meminta informasi perkembangan laporan di Kejari Kota Lubuklinggau.
Dalam laporannya, LSM GEMOY menduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar dengan bukti awal berupa kwitansi pungutan sebesar Rp5.675.000,- kepada siswa MAN 1 Kota Lubuklinggau Tahun Ajaran 2026.
Ketua LSM GEMOY, Ferry menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa hanya berhenti di ranah pengawasan internal.
"Pungli di lingkungan pendidikan bukanlah persoalan mal-administrasi yang pantas untuk diteruskan ke APIP atau Itjen Kemenag. Ini sudah masuk unsur pidana. Ada dugaan kerugian negara, ada dugaan pemaksaan, ada bukti kwitansi. Maka penanganannya harus di ranah penegakan hukum oleh Kejaksaan," tegas Ferry.
Ferry menambahkan, berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan dugaan kami.
"Kami percaya Kejari Lubuklinggau memiliki Integritas dan berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai kasus ini di'pingpong'. Masyarakat butuh kepastian hukum," lanjutnya.
Surat permohonan ini juga ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kasi Intel Kejari Kota Lubuklinggau.
LSM GEMOY mendesak Kejari Lubuklinggau agar tetap menangani laporan kami dan tetap memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
#LawanPungli #KejariLubuklinggau #LSMGemoy #Pendidikan #Korupsi
