GEMOYNEWS.COM
Jakarta — Kita hidup di era digital, tapi bayar internet rasa disuruh puasa data. Indonesia resmi menyandang gelar pahit : harga internet termahal di ASEAN, dengan kualitas paling memprihatinkan.
Data terbaru menunjukkan, untuk 1 Mbps, rakyat Indonesia harus merogoh kocek US$0,41 atau sekitar Rp6.800. Bandingkan dengan tetangga :
- Filipina Rp2.300
- Malaysia Rp1.500
- Vietnam Rp660
- Singapura Rp500
- Thailand Rp330
 |
| Sumber : Data Kita |
Artinya, kita bayar 20 kali lipat lebih mahal dari Thailand untuk kecepatan yang jauh di bawah mereka.
Mahal di Harga, Murah di Kecepatan
Lalu apa yang kita dapat dari Rp6.800 per Mbps itu? Kecepatan internet kabel Indonesia cuma 39-40 Mbps, nyangkut di peringkat 116 dunia. Internet HP sedikit lebih baik, 45 Mbps, peringkat 83.
Sementara Singapura sudah lari di ratusan Mbps. Thailand & Vietnam di atas 250 Mbps. Malaysia tembus 150 Mbps. Kita? Masih ngos-ngosan buka YouTube 1080p kalau malam.
Secara global, kelakuan ini bikin Indonesia nangkring di peringkat 12 termahal di dunia. Lebih mahal dari AS, Inggris, bahkan Hong Kong yang UMR-nya 5x lipat kita. Bayar rasa negara maju, kualitas rasa negara berkembang.
KUOTA HANGUS : SKEMA YANG MENCEKIK KONSUMEN, DIRESTUI REGULATOR ?
Ketimpangan makin terasa dari kebijakan provider yang dilegalkan. Beli kuota 50GB, pakai 5GB, sisa 45GB hangus di akhir bulan. Uang hilang, hak konsumen lenyap.
Mau kuota gak hangus? Bisa. Tapi syaratnya: beli paket mahal. Skema 'rollover' sengaja dikunci di harga premium. Rakyat dipaksa pilih : boros kuota biar gak hangus, atau boros uang biar kuota aman.
Ini bukan inovasi. Ini pemerasan yang dibungkus “syarat dan ketentuan”. Pertanyaannya: di mana Kominfo dan Pemerintah ?
PEMERINTAH GAGAL HADIR
1. Gagal Menjadi Wasit :
Harga mahal + kualitas rendah = pasar tidak sehat. Tapi regulasi soal batas harga per Mbps dan standar kecepatan minimal nyaris tak terdengar. Provider bebas main harga.
2. Gagal Melindungi Konsumen:
Praktik “kuota hangus” jelas merugikan. Di banyak negara, kuota adalah hak milik yang bisa diakumulasi. Di sini, regulator diam.
3. Gagal Membangun Infrastruktur :
Alasan klasik “Indonesia negara kepulauan” tidak relevan lagi. Vietnam dan Filipina juga kepulauan, tapi internetnya 10x lebih murah dan 6x lebih cepat. Yang kurang itu 'Political Will', bukan kabel.
Jargon “Indonesia Emas 2045” dan “Ekonomi Digital” terdengar lucu kalau fondasinya internet cepat dan murah saja masih jadi barang mewah. Bagaimana UMKM mau go digital kalau upload 1 video produk saja harus nunggu tengah malam biar gak buffering ?
Sudah waktunya Pemerintah berhenti jadi penonton. Audit harga internet, wajibkan standar kecepatan minimal, dan larang praktik kuota hangus. Kalau tidak, kita bukan sedang membangun ekonomi digital. Kita sedang mensubsidi inefisiensi korporasi pakai uang rakyat.
Rakyat sudah bayar paling mahal se-ASEAN. Minimal kasih kualitas yang pantes. Jangan sampai “merdeka internet” baru tercapai tahun 2045.
#viral #trending #AntiKorupsi #korupsi #tersangka #penegakanhukum #digitalisasi #internet #internetindonesia #internetmahal #internetlambat #asean #kejaksaan.ri #divisihumaspolri #gerindra #prabowo #official.kpk #menkeuri #dpr_ri #bpkriofficial #bank_indonesia #beacukairi #telkomsel #djed.komdigi